SUMATERA SELATAN — Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Danantara untuk menyelaraskan data perizinan. Proses ini mencakup izin usaha pertambangan, pengangkutan, hingga penjualan komoditas.
"Kementerian ESDM itu adalah yang terkait dengan izin usaha pertambangan, pengangkutan, penjualan. Itu juga kami sudah lakukan konsolidasi dengan Danantara," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (30/5/2026).
Menurut Yuliot, kelengkapan data dan legalitas perizinan menjadi faktor krusial. Tanpa itu, aktivitas ekspor yang akan dijalankan Danantara DSI berpotensi tersendat. Pemerintah pun menyiapkan fasilitasi untuk memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan pelaku usaha.
"Jadi, sekalian itu nanti kami akan lakukan fasilitasi untuk kelengkapan perizinan dan juga terhadap implementasinya," kata Yuliot.
Beberapa komoditas yang masuk dalam cakupan kebijakan ini antara lain batu bara, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), dan paduan besi atau ferro alloy. Pemerintah menilai penyatuan data izin menjadi langkah awal yang vital.
Dengan sinkronisasi ini, proses ekspor diharapkan lebih efektif, transparan, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Langkah ini juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam.
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi menyandang status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (25/5/2026). Perubahan status ini ditandai dengan digenggamnya satu persen saham Seri A Dwiwarna oleh Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, memastikan perusahaan ini sudah menjadi pelat merah. Penandatanganan dilakukan bersama CEO Danantara, Rosan Roeslani, dan CIO Danantara, Pandu Sjahrir.
"Hari ini sudah menjadi BUMN ya. Itu sudah selesai tadi pagi kita sudah tanda tangan," ungkap Dony di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Meski status sudah jelas, Dony masih merahasiakan sosok yang akan menjabat sebagai Direktur Utama DSI. "Oh yang pasti sudah menjadi BUMN, kemudian ya nanti detailnya akan disampaikan ke kawan-kawan sekalian," tuturnya.
Danantara DSI disiapkan sebagai badan ekspor tunggal untuk komoditas strategis Indonesia. Konsolidasi data izin dengan Kementerian ESDM menjadi langkah awal yang krusial agar badan ini bisa beroperasi penuh. Tanpa kepastian legal, ambisi menggenjot ekspor komoditas unggulan nasional bisa kandas di tengah jalan.