PALEMBANG — Realisasi investasi di Sumatera Selatan pada tiga bulan pertama 2026 tercatat Rp12,96 triliun. Kepala Pokja Data dan Informasi DPMPTSP Sumsel Eko Agusrianto merinci, porsi terbesar berasal dari PMDN sebesar Rp10,43 triliun, sedangkan PMA hanya menyumbang Rp2,54 triliun.
Jika dibandingkan secara tahunan, kinerja PMDN menunjukkan tren menggembirakan. Dari Rp9,84 triliun pada triwulan I 2025, angka ini naik 5,99 persen menjadi Rp10,43 triliun. Sebaliknya, investasi asing justru ambles 34,54 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Eko menjelaskan, kenaikan PMDN tidak lepas dari meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal. Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota terus mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha yang mengalami kendala pelaporan.
Dari sisi sektor, PMDN masih didominasi pertambangan dengan nilai Rp2,7 triliun. Disusul sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebesar Rp2,07 triliun, serta industri makanan Rp1,62 triliun. Industri kimia dan farmasi menyumbang Rp1,47 triliun, dan sektor konstruksi Rp894 miliar.
Sementara itu, PMA justru ditopang oleh sektor industri kertas dan percetakan yang mencapai Rp1,2 triliun. Sektor lain yang turut berkontribusi adalah listrik, gas, dan air Rp407 miliar; kehutanan Rp181 miliar; industri makanan Rp145 miliar; serta transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi Rp131 miliar.
Eko menambahkan, peningkatan investasi juga didorong oleh bertambahnya penerbitan nomor induk berusaha (NIB), terutama dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. “Peningkatan penerbitan NIB ini juga didorong oleh pelayanan perizinan yang semakin baik,” ujarnya di Palembang, Rabu.
DPMPTSP Sumsel juga aktif melakukan pendampingan langsung ke lapangan bersama pemangku kepentingan dan pemerintah daerah. Langkah ini untuk membantu pelaku usaha yang masih terkendala jaringan internet atau minim pemahaman soal proses perizinan.
Untuk tahun 2026, Sumsel memiliki dua target investasi. Pertama, target kinerja RPJMD Sumsel sebesar Rp44,63 triliun. Kedua, target nasional dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang lebih ambisius, yakni Rp73,7 triliun.
Pihak DPMPTSP optimistis kedua target bisa tercapai. Selain pendampingan dan fasilitasi perizinan, mereka juga melakukan monitoring serta evaluasi langsung ke lokasi proyek. “Jika ada permasalahan, kami fasilitasi penyelesaiannya. Kalau butuh penanganan lebih lanjut, kami koordinasikan dengan BKPM dan Satgas Percepatan Investasi,” kata Eko.