PALEMBANG — Seorang ibu muda berdiri lama di depan rak swalayan, membandingkan dua produk serupa. Ia tidak buru-buru memilih. Setelah menemukan logo halal, ia membuka ponsel untuk mengecek nomor sertifikat melalui layanan resmi. Pemandangan seperti itu diharapkan menjadi kebiasaan baru masyarakat Sumsel.
Perubahan perilaku ini tidak akan terjadi otomatis. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama pemda, perguruan tinggi, dan asosiasi usaha terus melakukan sosialisasi. Namun, satu mata rantai yang kerap luput adalah konsumen itu sendiri.
Regulasi soal kewajiban sertifikasi halal sudah kuat. Landasannya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang disempurnakan lewat UU Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Namun, sejarah perlindungan konsumen di berbagai negara menunjukkan regulasi tidak cukup jika masyarakat pasif.
Kepercayaan publik tidak lahir hanya dari selembar sertifikat atau logo pada kemasan. Kepercayaan tumbuh ketika konsumen paham arti sertifikasi, bisa membaca informasi produk, tahu cara memverifikasi, dan berani melapor jika menemukan dugaan pelanggaran.
Pemerintah meluncurkan Gerakan Konsumen Sahabat Halal sebagai terobosan. Gerakan ini bukan lembaga baru, melainkan ajakan bagi masyarakat menjadi bagian aktif dari ekosistem jaminan produk halal. Konsumen diposisikan sebagai mitra menjaga keyakinan publik, bukan pencari kesalahan pelaku usaha.
Semakin tinggi literasi halal masyarakat, semakin kecil peluang penyalahgunaan label, pemalsuan informasi, atau praktik usaha yang merugikan. Kebiasaan sederhana—memeriksa label, membaca kemasan, memanfaatkan layanan digital resmi—bisa menjadi gaya hidup.
Selama ini keberhasilan sertifikasi lebih sering diukur dari jumlah sertifikat terbit. Padahal, ukuran itu belum menggambarkan kualitas perlindungan konsumen. Karena itu, pemerintah menyiapkan Halal Trust Index Indonesia.
Indeks ini mengukur tingkat kepercayaan masyarakat melalui indikator: literasi halal, kemudahan akses informasi, kepatuhan pelaku usaha, efektivitas pengawasan, dan kepuasan konsumen. Hasilnya menjadi instrumen evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif.
Perguruan tinggi di Sumsel juga punya peran strategis. Kampus tidak hanya menjadi tempat sosialisasi, tetapi juga bisa mengembangkan riset tentang perilaku konsumen dan efektivitas sistem jaminan halal di daerah.
Pada akhirnya, ketika jutaan konsumen melakukan tindakan yang sama—memverifikasi, memilih secara sadar, dan melapor jika ada kejanggalan—pasar akan mendorong pelaku usaha menjaga kepatuhan. Kepercayaan menjadi modal bisnis paling berharga.