PALEMBANG — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel melaporkan realisasi pendapatan negara di provinsi ini baru mencapai 25 persen dari target APBN 2026. Kepala Kanwil DJPb Sumsel Rahmadi Murwanto mengungkapkan, penerimaan pajak masih menjadi kontributor utama dengan capaian Rp4,02 triliun hingga akhir April.
Angka penerimaan pajak itu setara dengan 23,12 persen dari target tahunan. Namun secara tahunan, kinerja ini tumbuh 11,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
PPN dan Sawit Jadi Motor Pajak
Menurut Rahmadi, pertumbuhan penerimaan pajak ditopang oleh dua sektor utama. Pertama, meningkatnya setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari bendahara pemerintah. Kedua, pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) tahunan badan dari sektor perkebunan kelapa sawit.
"Aktivitas belanja pemerintah dan sektor perkebunan sawit masih menjadi penopang utama penerimaan pajak di Sumsel," ujarnya, Kamis (4/6/2026).
PNBP Melonjak 40 Persen, Cukai Justru Terperosok
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan kinerja yang kontras. Realisasinya mencapai Rp1,26 triliun atau 51,17 persen dari target tahunan. Capaian ini tumbuh 40,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadikannya komponen pendapatan negara dengan pertumbuhan tertinggi di Sumsel.
Rahmadi menjelaskan kenaikan PNBP terutama berasal dari kelompok PNBP lainnya, khususnya penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu (TAYL).
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai justru jeblok. Realisasinya hanya Rp106,54 miliar atau 6,12 persen dari target. Secara tahunan, angka ini turun 48,44 persen.
Ekspor CPO Lesu, Cukai Ikut Terpukul
Rahmadi mengaitkan penurunan tersebut dengan melemahnya harga patokan ekspor dan berkurangnya volume ekspor crude palm oil (CPO) serta produk turunannya. "Kondisi ini berdampak langsung terhadap penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional," katanya.
Di tengah pendapatan yang masih rendah, realisasi belanja negara di Sumsel justru terus mengalir deras. Hingga akhir April 2026, total belanja negara mencapai Rp12,61 triliun.
Belanja pemerintah pusat tercatat Rp4,24 triliun atau 29,06 persen dari pagu anggaran. Angka ini meningkat 28,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan itu didorong oleh naiknya belanja pegawai, percepatan belanja barang, serta meningkatnya realisasi belanja modal.
Rahmadi menambahkan, pertumbuhan belanja yang tinggi juga dipengaruhi rendahnya basis perbandingan pada tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
