PALEMBANG — Langkah cepat diambil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Muara Enim tidak terhenti. Gubernur Herman Deru secara resmi menyerahkan surat penugasan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati kepada Wakil Bupati Sumarni, Rabu (10/6/2026) di Griya Agung Palembang.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut konstitusional setelah Bupati Edison ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dengan penunjukan ini, Sumarni kini memegang tanggung jawab penuh sebagai pemimpin pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Muara Enim hingga ada kepastian hukum yang tetap.
Dalam arahannya, Herman Deru menekankan agar seluruh jangan sampai terpengaruh oleh situasi yang ada. Ia meminta semua unsur pemerintahan untuk tetap solid dan fokus pada tugas.
"Suasana ini tidak boleh meruntuhkan semangat kita. Kuncinya satu, yaitu solid. Kita tidak bisa menebak apa yang sedang dilakukan oleh penegak hukum, maka jawabannya adalah menghindari segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan pelanggaran," tegas Herman Deru dalam sambutannya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa setiap penyelenggara negara kini menjadi sorotan publik. Ia meminta agar seluruh pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) menjaga integritas dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
Sumarni mengaku prihatin atas kondisi yang menimpa daerahnya. Namun, ia menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan pemerintahan secara profesional.
"Hari ini kita berduka dan berkeprihatinan atas kondisi yang terjadi. Namun, kami menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta berharap proses tersebut berjalan seadil-adilnya," ujar Sumarni.
Ia menegaskan bahwa amanah sebagai Plt Bupati adalah sebuah ujian berat yang harus dipikul bersama seluruh jajaran. "Tugas dan tanggung jawab ini bukan kebanggaan, melainkan ujian yang harus kita pikul bersama. Saya tidak bekerja sendiri dan tidak berjalan sendiri," katanya.
Kepada seluruh kepala perangkat daerah dan ASN, Sumarni menginstruksikan agar tetap tenang dan tidak panik. Ia meminta semua aparatur tidak terdistraksi oleh situasi hukum yang sedang berlangsung.
"Loyalitas kita bukan kepada personal, tetapi kepada sistem dan pengabdian kepada masyarakat. Saya mengajak seluruh OPD untuk bergandengan tangan membuktikan bahwa birokrasi Muara Enim tetap solid, berintegritas, dan berkualitas," tegasnya.
Sumarni menjamin bahwa seluruh pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim akan tetap berjalan normal. Mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan dipastikan tidak terganggu.
Herman Deru menekankan bahwa pembangunan di Muara Enim tidak boleh terhenti. Seluruh program prioritas dan proyek strategis daerah harus tetap berjalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Fokus pada visi dan misi. Bagaimanapun Bupati dan Wakil Bupati adalah satu paket yang menentukan arah pembangunan Muara Enim. Proyek-proyek strategis harus terus berjalan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap optimal," ujarnya.
Gubernur meminta Sumarni segera kembali ke Muara Enim untuk melakukan konsolidasi dan menginventarisasi persoalan yang ada. Ia berpesan agar Plt Bupati duduk bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik demi menjaga stabilitas pemerintahan.