PALEMBANG — Pemkot Palembang memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja rentan dengan menyiapkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk aparatur lingkungan dan tokoh agama. Program ini mencakup ketua RT, ketua RW, ustaz, dan ustazah di seluruh kota, dengan target awal mencapai 2.500 orang.
Rapat Koordinasi Implementasi Universal Coverage Jamsostek Kota Palembang Tahun 2026 yang dipimpin Wali Kota Ratu Dewa pada Senin (20/7/2026) menjadi titik awal program ini. Saat ini, pemkot bersama BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan verifikasi terhadap data calon penerima manfaat.
"Ya, Pemerintah Kota Palembang sudah menyiapkan BPJS Ketenagakerjaan bagi RT, RW, ustaz dan ustazah yang saat ini sedang diverifikasi," ujar Ratu Dewa dalam rapat tersebut.
Melalui program UCJ, para peserta nantinya akan memperoleh dua manfaat utama. Pertama, jaminan kecelakaan kerja saat menjalankan aktivitas pelayanan sosial maupun keagamaan. Kedua, santunan kematian apabila peserta mengalami musibah.
Ratu Dewa menegaskan, perlindungan sosial ketenagakerjaan tidak hanya penting bagi pekerja formal, tetapi juga bagi masyarakat yang mengabdikan diri dalam pelayanan sosial dan keagamaan. Kelompok ini dinilai memiliki tingkat risiko tertentu dalam aktivitas sehari-hari.
Selain RT, RW, dan tokoh agama, Pemkot Palembang juga menargetkan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini diharapkan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi maupun pelayanan lingkungan.
"Target Universal Coverage Jamsostek ini merupakan prioritas bersama. Kita ingin memastikan seluruh pekerja di Palembang, mulai dari pekerja rentan hingga pelaku UMKM, terlindungi dari berbagai risiko kerja seperti kecelakaan kerja maupun kematian," tegas Ratu Dewa.
Pemkot Palembang menargetkan program ini sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan kepastian perlindungan, warga diharapkan dapat bekerja lebih tenang, aman, dan produktif.
Kolaborasi antara Pemkot Palembang dan BPJS Ketenagakerjaan dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi pekerja sektor rentan yang selama ini belum seluruhnya mendapatkan jaminan ketenagakerjaan.