PALEMBANG — Penanganan kebakaran hutan, lahan, dan kebun di Sumatera Selatan kembali dipertanyakan. Pemerintah daerah dinilai tidak mengantisipasi ancaman kebakaran meski peringatan kemarau dan El Nino sudah muncul sejak awal 2026.
Kritik itu mengemuka dalam Round Table Discussion bertajuk "Udara Bersih Hak Kita" di Hotel Swarnadwipa, Palembang, Sabtu (17/10/2026). Forum tersebut diinisiasi AIPI Sumsel bersama PSKP, GKJI, DKR, dan Teras Indonesia.
Ketua DKR Sumsel Anwar Sadat menilai kabut asap yang masih mengganggu aktivitas warga menunjukkan lemahnya mitigasi di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Menurutnya, peringatan ancaman kemarau dan El Nino seharusnya jadi dasar memperkuat deteksi dini dan sistem tanggap darurat.
"Seharusnya sebelum bencana asap karhutla melanda, pemerintah, khususnya gubernur, bupati, dan wali kota, telah melakukan mitigasi dan mempersiapkan pencegahan serta kesiapsiagaan atau respons cepat untuk mengendalikan meluasnya kebakaran," ujar Anwar.
Ia mempertanyakan efektivitas langkah pemerintah ketika kebakaran masih sulit dikendalikan. Dampaknya, kata Anwar, bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga kesehatan warga dan produktivitas pekerja luar ruangan.
Anggota DPRD Kota Palembang Ruspanda Karibullah memaparkan luas lahan terbakar di Kota Palembang mencapai 452 hektare. Data kasus ISPA yang disampaikannya mencakup 115 kasus di Kecamatan Sukarami, 64 kasus di Kertapati, dan 63 kasus di Kalidoni.
Data itu, menurut Ruspanda, menjadi peringatan bahwa dampak kabut asap membutuhkan penanganan darurat terukur. Ia mendesak intervensi cepat di wilayah dengan kasus ISPA tinggi.
"Harus ada respons cepat melalui intervensi darurat untuk menyelamatkan warga, seperti mobilisasi tambahan logistik dan mobil klinik di Kecamatan Sukarami dan Kertapati. Biaya penanganan dan obat ISPA juga perlu dibebaskan, disertai bantuan sembako, vitamin, dan masker bagi masyarakat," ujar Ruspanda.
Ruspanda mengapresiasi kerja tim medis Dinas Kesehatan, satuan tugas, BPBD, dan petugas pemadam kebakaran. Namun ia menilai upaya itu belum cukup selama pemerintah masih bergerak setelah kebakaran terjadi.
Anwar Sadat menyoroti minimnya sosialisasi dan edukasi soal risiko paparan asap. Pemerintah diminta memastikan warga mendapat informasi jelas tentang kualitas udara dan langkah perlindungan diri.
DKR Sumsel mendesak pemerintah mendirikan posko kesehatan di titik strategis yang mudah dijangkau warga. Bantuan masker, vitamin, susu untuk balita, makanan bagi ibu hamil dan lansia, serta sembako dinilai perlu disalurkan ke masyarakat terdampak.
Tenaga kesehatan juga diminta lebih aktif mendatangi permukiman untuk mendeteksi gangguan kesehatan akibat paparan asap. "Mari kita bersama-sama melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari bahaya kabut asap," kata Anwar.
Sebelum diskusi digelar, FOKAL IMM Sumsel membagikan 1.000 paket bantuan berisi vitamin, madu, air mineral, dan masker. Ruspanda yang juga Ketua FOKAL IMM Sumsel berharap langkah itu mendorong pihak lain bertindak.
"Untuk itulah, kami berharap dan mengajak semua pihak untuk bertindak. Udara bersih dan kesehatan adalah hak kita," katanya.
Pakar lingkungan Dr. Ir. H. M. Najib Asmani, M.Si. menekankan pentingnya mitigasi dan konservasi, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar. Kawasan gambut disebut memerlukan perhatian khusus karena karakter tanahnya mempercepat perluasan api saat kemarau.