ISTANBUL — Pertemuan kelompok empat negara di Istanbul menghasilkan seruan bersama agar kekerasan dan upaya mengubah status hukum serta sejarah Yerusalem segera dihentikan. Para menlu menilai kebijakan Israel telah memperdalam rasa ketidakadilan yang meluas di kalangan opini publik global.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat tersebut, keempat diplomat menyatakan dukungan terhadap hak-hak sah rakyat Palestina. Mereka menegaskan kembali hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, layak, dan memiliki wilayah yang berbatasan secara teritorial.
Keempat menlu menyerukan implementasi segera solusi dua negara sesuai resolusi PBB yang relevan. Wilayah negara Palestina yang mereka maksud berpatokan pada perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Pendirian negara Palestina tersebut dinilai sejalan dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Tujuannya demi terwujudnya perdamaian yang komprehensif di kawasan Timur Tengah.
Menteri dari keempat negara itu juga mengecam aktivitas kolonial yang telah dan masih berlangsung di wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Mereka menyoroti kejahatan yang dilakukan pemukim terhadap rakyat Palestina.
Selain itu, mereka menyerukan langkah-langkah untuk mencegah kehancuran lebih lanjut dan mengakhiri penderitaan kemanusiaan di Palestina. Penekanan diberikan pada pentingnya langkah mendesak guna memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi di Gaza bebas hambatan.
Kelompok empat negara ini terdiri dari Arab Saudi, Turkiye, Mesir, dan Pakistan. Pertemuan di Istanbul menjadi forum bagi keempatnya untuk menyatukan sikap terhadap perkembangan di Gaza dan Tepi Barat.
Seruan bersama tersebut menempatkan isu Palestina sebagai agenda utama diplomasi keempat negara. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Israel atas pernyataan para menlu tersebut.