PALEMBANG — Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan komitmennya untuk menyusun regulasi pencegahan LGBT di Kota Palembang. Penegasan itu disampaikan saat dirinya bersama para ulama mendeklarasikan dukungan terhadap Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 di pelataran Masjid Agung Palembang, Ahad (19/7/2026).
Ratu Dewa menyebut Perpres tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah antisipatif terhadap berbagai ancaman nonmiliter, termasuk persoalan LGBT.
"Kita mengetahui bahwa telah ada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang mengatur mengenai kebijakan umum pertahanan negara, termasuk menghadapi berbagai ancaman nonmiliter. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi kami untuk mengambil langkah-langkah antisipatif di daerah," ujar Ratu Dewa.
Perda dan Perwali Disiapkan sebagai Landasan Hukum
Pemkot Palembang tidak hanya berhenti pada deklarasi. Ratu Dewa memastikan bahwa regulasi tingkat daerah akan segera dirancang sebagai payung hukum yang jelas.
"Setelah adanya komitmen bersama ini, kami akan menyusun regulasi, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwali), sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan," katanya.
Sebagai langkah awal, Pemkot Palembang dalam waktu dekat akan menerbitkan surat edaran yang bersifat antisipatif. Edaran ini ditujukan untuk mengendalikan penyebaran perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma agama dan ketentuan yang berlaku di Palembang.
Edukasi dan Sosialisasi Digencarkan Bersama Ulama
Selain regulasi, Pemkot Palembang juga akan memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat. Ratu Dewa mengatakan pihaknya akan menggandeng para ustaz, ustazah, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi.
Kolaborasi ini dinilai penting agar pesan pencegahan diterima secara luas dan tidak menimbulkan resistensi di tengah masyarakat. Pendekatan keagamaan menjadi salah satu strategi utama yang dipilih Pemkot Palembang.
Para ulama yang hadir dalam deklarasi di Masjid Agung Palembang turut menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah kota. Mereka menilai keberadaan LGBT bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal Sumatera Selatan.
Apa yang Mendorong Pemkot Palembang Bergerak Sekarang?
Ratu Dewa menekankan bahwa Perpres Nomor 111 Tahun 2025 memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan merespons ancaman nonmiliter secara lebih konkret. Palembang menjadi salah satu kota yang bergerak cepat menyikapi aturan tersebut.
Dengan adanya regulasi daerah nanti, Pemkot Palembang berharap aparat penegak hukum dan perangkat kelurahan hingga kecamatan memiliki dasar yang kuat untuk melakukan tindakan preventif. Selama ini, ketiadaan payung hukum kerap menjadi kendala dalam menangani persoalan serupa di tingkat lokal.
Pemkot Palembang menargetkan rancangan Perda atau Perwali bisa mulai dibahas dalam waktu dekat, setelah surat edaran resmi diterbitkan.
